REMBANG – Advokat Bagas Pamenang, SH, MH, dari Kantor Hukum CBP Law, mengungkapkan pengalaman tidak menyenangkan saat hendak beracara dalam sebuah persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Rembang pada Rabu (11/2/2026). Menurutnya, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pengadilan tersebut melakukan tindakan yang melebihi kapasitas tugas dan bahkan menyentuh ranah yang dianggap sebagai privasi pribadi.
Dalam kesempatan tersebut, Bagas mengaku dihadapkan pada serangkaian pertanyaan yang dinilai tidak obyektif, mulai dari pempertanyakan keyakinan agama hingga perbedaan domisili pada berita acara sumpah advokat dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbarunya.
“Saya datang untuk bersidang seperti biasa, namun ternyata ada unsur politisasi yang mengiringinya. Sebelumnya saya telah melaporkan oknum advokat tergugat yang diduga melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang dari klien saya. Tampaknya oknum tersebut tidak menerima laporan itu dan bahkan menunggangi institusi PN Rembang saat saya hendak menjalankan tugas saya sebagai advokat penggugat,” ucap Bagas.
Menurut dia, sebelum memasuki ruang sidang, petugas PTSP meminta berita acara sumpah advokatnya dan mengajukan keraguan apakah berkas tersebut asli atau palsu. Hal itu muncul karena berita acara sumpahnya dikeluarkan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali, sedangkan KTP terbarunya menunjukkan domisili di Jawa Tengah.
“Saya sudah menjelaskan bahwa berdasarkan aturan undang-undang advokat, sumpah advokat dikeluarkan sesuai domisili saat melakukan pendaftaran. Saat itu saya bekerja di Bali dan menggunakan surat domisili setempat. Bahkan hakim di ruang sidang telah menyetujui kelayakan saya beracara dan tidak mempersoalkannya. Namun yang mengherankan, seolah-olah PN Rembang bisa ditunggangi Bahkan dari mulai satpam hingga petugas PTSP satu suara nurut dengan oknum advokat tersebut,” jelasnya.
Bagas juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait tindakan yang dinilai diskriminatif dan bersifat rasis. Ia menyebutkan bahwa ada advokat tergugat yang mempersoalkan sapaan “Assalamualaikum” yang dia sampaikan padahal ia memeluk agama Kristen, sementara beberapa pihak lain adalah penganut agama Islam.
“Saya sendiri sebagai penggugat harus berhadapan dengan 10 advokat dari pihak tergugat. Syukur saya dapat menjalankan tugas dengan aman, namun kondisi ini menunjukkan bahwa ada hal yang perlu diperbaiki terkait objektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan proses peradilan,” tandasnya.
Kedatangan Bagas ke PN Rembang nampak dikawal oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) Harimau dan Squad Nusantara Cabang Rembang.
Hingga berita ini diturunkan pihak Pengadilan Negeri (PN) Rembang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran etika dan prosedural. (ttg/Vio Sari)
Penulis : Vio Sari
Editor : Ayu Christiani
